Kamis, 6 Maret 2014 | 14:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi
pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).
Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi
tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha
Basuki menjelaskan, ia pernah mendengar cerita dari seorang temannya yang merupakan seorang pengusaha besar. Ia mengaku, temannya itu selalu memegang prinsip "semua orang ada harganya".
"Semua orang memang ada harganya. Kalau dia tidak mau Rp 1 miliar, mungkin Rp 10 miliar, mungkin Rp 100 miliar. Tetapi, Bapak Ibu juga harus sadar, suatu hari akan ada pejabat yang mengatakan, harganya adalah nyawanya. Apakah Bapak Ibu sanggup untuk menyuapnya?" kata Basuki.
Hal itu dikatakannya saat menyampaikan sambutan dalam acara pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta periode 2013- 2018, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Di hadapan para anggota Kadin itu, Basuki menyarankan agar prinsip tersebut tidak menjadi pedoman seorang pengusaha, apalagi demi tujuan menyuap birokrat.
"Itu yang saat ini sedang saya lakukan bersama Pak Gubernur. Semua orang ada harganya, harga saya adalah nyawa saya," katanya lagi.
Basuki menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berupaya menghilangkan praktik gratifikasi dan penyuapan. Karena itu, ia mengharapkan kepada segenap warga masyarakat untuk bisa melaporkan langsung jika melihat praktik gratifikasi dan penyuapan.
Pemprov DKI juga telah menggandeng KPK untuk mencegah adanya pemberian gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Dia juga berharap agar para pengusaha mulai membudayakan untuk tidak menyuap.
"Kami akan berusaha setransparan mungkin. Jika ada oknum-oknum, bisa dilaporkan ke saya langsung atau ke Pak Gubernur (Jokowi)," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
| Penulis | : Alsadad Rudi |
| Editor | : Ana Shofiana Syatiri |
