Penulis : Indra Akuntono | Rabu, 19 Desember 2012 | 19:21 WIB
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama (kiri)
datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa
(11/12/2012). Kedatangan Ahok, mewakili Gubernur untuk menerima undangan
hasil survei. Tujuan survei ini untuk mengetahui nilai integritas,
indikator, dan sub indikator integritas dalam layanan publik untuk
mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah
atau layanan yang rentan terjadinya korupsi.
"Kita akan usulkan Pak Presiden agar di Jakarta enggak ada lagi Premium. Kan negara jadi hemat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/12/2012) sore.
Menurut Basuki, keberadaan bahan bakar bersubsidi jenis Premium hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengh ke atas. Alhasil, masyarakat tersebut berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitasnya.
Padahal, kata Basuki, cara jitu menekan tingkat kemacetan adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan rencana Pemprov DKI yang terus mengoptimalkan pengadaan angkutan umum layak dan nyaman.
Namun demikian, semua jadi tak semulus yang diharapkan. Revitalisasi bus ukuran sedang masih terbentur dengan payung hukum yang ada. Karena, masing-masing pihak, Kopaja dan Metro Mini, belum juga melebur diri menjadi Kopami. Sehingga inisiatif Pemprov terancam mengalami sandungan akibat permasalahan ini.
"Nanti kalau kita bisa mengadakan 1.000 bus baru masyarakat jugaa akan berpikir dari pada macet di mobil, mendingan naik bus yang kosong kan," ujarnya.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com
